Waktunya TNI dan Polri Berbenah
Oleh : Ubed Ahmad
Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa ciri negara gagal bisa terlihat dari kerja-kerja aparat TNI dan Polri. Karena itu, Prabowo menuntut aparat TNI dan Polri menjaga kepercayaan rakyat yang memberikan mandat.
"Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata Prabowo di depan ratusan prajurit TNI-Polri dalam acara Rapim TNI-Polri di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1/25).
Bahkan menurut Prabowo, pangkat tinggi yang dipegang prajurit TNI/Polri adalah penghormatan dari rakyat. Artinya, rakyat menyerahkan nasib keamanan dan perlindungan jiwa raganya kepada prajurit TNI/Polri.(Ciri Khas Negara Gagal)
Pernyataan Presiden Prabowo itu menarik buat dikaji terutama jika dinilai dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Dimana dua institusi tersebut sedang rame jadi sorotan rakyat. Institusi TNI sedang disorot dari beberapa kelakuan oknum anggotanya yang terlibat beberapa kasus kriminal seperti pembunuhan kepada bos rental mobil di rest area tol Tangerang-Merak, penyerbuan dan pengrusakan markas polisi di Tarakan oleh sekelompok anggota TNI, penganiayaan warga sipil di Deli Serdang oleh puluhan anggota TNI, kemudian ada anggota TNI aktif yang merangkap jabatan di pemerintahan hingga yang terbaru adalah pembahasan UU TNI yang dibahas di Hotel (Mewah) Fairmont Jakarta yang hendak dibubarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebab dinilai akan mengembalikan Tentara seperti pada era sebelum reformasi dahulu.
Sorotan untuk institusi Polri tentu lebih banyak lagi mengingat korps Bhayangkara ini langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat sipil. Selepas kasus Sambo dan mantan Kapolda Jatim Tedy Minahasa yang terlibat kasus narkoba, ada beberapa kasus viral yang mencuri perhatian publik. Sebut saja kasus salah tangkap yang melibatkan Kusyanto si pencari bekicot di Grobogan Jawa Tengah yang ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai polisi dengan tuduhan pencurian pompa air. Video Kusyanto yang diinterogasi dan dipukul oleh oknum anggota kepolisian itu kemudian viral. Meskipun sudah menyangkal semua tuduhan Kusyanto tetap ditahan beberapa hari sebelum akhirnya dilepaskan dan disuruh menandatangani surat damai di bawah intimidasi. Lalu ada anggota Polda Jateng yang membunuh anaknya yang masih berusia dua bulan di Semarang Jawa Tengah pada 2 Maret 2025. Aksi keji itu dilakukan di dalam mobil ketika ibu korban yang juga istri pelaku sedang menitipkan balitanya itu kepada pelaku karena hendak berbelanja.
Dan kasus yang paling heboh tentunya adalah kasus pencabulan serta penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Kapolres Ngada NTT nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman terhadap seorang anak berusia 6 tahun. Menurut keterangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, peristiwa itu terjadi di sebuah hotel di Kupang pada 11 Juni 2024. Saat itu, Fajar memesan kamar hotel memakai identitas pribadinya dan menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk menghadirkan anak di bawah umur dengan imbalan Rp 3 juta. Fajar lalu melakukan tindakan asusila terhadap korban dan merekam aksi kejinya itu.
Video pornoaksi tersebut tersebar di sebuah situs porno di Australia. Pihak otoritas Australia kemudian melaporkan video tersebut ke Mabes Polri. Kasus ini mulai diselidiki oleh Polda NTT pada 23 Januari 2025. Pada 20 Februari 2025, Fajar diperiksa dan dibawa ke Mabes Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan fakta sementara, jumlah korban dinyatakan ada empat orang. Tiga korban masih di bawah umur dan satu korban masuk kategori orang dewasa. Dan kasus Kapolres Ngada non aktif ini dianggap sebagai salah satu kasus paling mencoreng citra kepolisian terbesar sepanjang sejarah Kepolisian Republik Indonesia.
Mengapa hal demikian masih kerap terjadi di tubuh kepolisian? Mengutip Kompas, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, rentetan kasus kekerasan oleh anggota Polri itu tidak bisa dilepaskan dari impunitas dalam tubuh kepolisian. Selama ini, impunitas itu cenderung telah menjadi budaya di kepolisian sehingga pelanggaran yang dilakukan cenderung diabaikan. Oleh karena itu, Usman mendesak polisi yang melakukan kekerasan tidak hanya diberi sanksi etik, tetapi juga dipidanakan untuk memberikan efek jera. Ia pun menekankan pentingnya reformasi sistemik di tubuh Polri, bukan sekadar revisi aturan atau pelatihan semata.
Para pengamat juga menilai bahwa integritas anggota Polri yang kian menurun menandakan bahwa seleksi penerimaan anggota juga patut dipertanyakan. Sudahkah sesuai prosedur atau yang penting ada uang posisi pun bisa didapat seperti yang selama ini jadi rahasia umum di beberapa tempat. Masyarakat wajar berfikir demikian sebab kini mulai banyak kasus kriminal dan amoral yang melibatkan oknum anggota Polri. Mulai dari terlibat kasus narkoba, pemerasan masyarakat di jalanan (tilang tipu-tipu), ada contoh kasus anggota Polisi yang memeras dua muda-mudi di Semarang yang untungnya bisa digagalkan masyarakat, pemerasan kepada penonton konser di Jakarta yang berasal dari Malaysia, ada anggota polisi terlibat LGBT, anggota polisi yang memperkosa istri tahanan dengan dalih bisa meringankan hukuman suaminya jika dituruti kemauannya, dan tentunya yang (paling) parah tentu polisi (Kapolres Ngada non aktif) pelaku tindakan asusila pada anak di bawah umur yang rekamannya bocor ke situs porno luar negeri tersebut. Itu semua belum ditambah dengan kasus oknum petinggi polisi yang memiliki kekayaan fantastis yang diduga dari hasil haram jika ditilik dari ketidaksesuaian dengan nilai gaji dan tunjangan mereka. Belum lagi sempat ramai beberapa anggota keluarga kepolisian mulai dari anak hingga istri yang pamer gaya hidup Hedon serta pamer kekayaan di sosial media. Bahkan ironisnya tidak jarang fasilitas yang mereka gunakan untuk Flexing tersebut adalah fasilitas dari negara (milik Institusi Polri) milik pribadi.
Semua kelakuan minim integritas itu kian diperparah dengan stigma yang masih melekat di masyarakat bahwa apapun yang berhubungan dengan pelaporan kepada institusi tersebut harus melibatkan uang. Sehingga wajar belaka masyarakat keberatan dan melakukan pembelaan ketika band Punk Sukatani dicekal dan diintimidasi untuk melakukan permintaan maaf akibat lagu mereka yang bertajuk 'Bayar Bayar Bayar' sebab lagu tersebut dinilai sebagai sebuah fakta dan aspirasi suara rakyat dalam memandang institusi berseragam coklat tersebut. Tidak ada uang maka kasus menguap, demikian stigma yang masih melekat di benak masyarakat kala memandang Polisi
Momentum Berbenah
TNI-Polri adalah kaki tangan negara untuk menciptakan serta menjaga keamanan negeri ini. Dengan berbagai catatan 'kurang bagus' yang terjadi di tubuh kedua institusi tersebut tidak lantas menjadikan negara ini tidak membutuhkan mereka. Negara butuh institusi penegak hukum dan keamanan agar tercipta ketertiban umum seperti amanah konstitusi negara ini. Namun tindakan koreksi sebagai ajang bersih-bersih serta reformasi sistemik di tubuh keduanya memang mendesak untuk dilakukan agar kedua institusi tersebut menjadi 'genah' kembali. Dan yang paling utama adalah mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada kedua institusi tersebut. Dan ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab seperti kata Presiden di awal tulisan ini, pangkat tinggi yang dipegang oleh prajurit TNI/Polri adalah sebuah penghormatan dari rakyat. Dan jika ciri khas negara gagal -seperti kata Presiden Prabowo- adalah manakala Tentara dan Polisi sudah gagal dalam menjalankan tupoksinya. Maka kegagalan pertama dan paling utama TNI /Polri adalah ketika mereka sudah gagal mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan pemberi mandat kepada mereka.
Sekali lagi tulisan ini tidak berniat memojokkan institusi yang bersangkutan. Kita tentu percaya bahwa masih banyak prajurit TNI dan anggota kepolisian yang jujur dan punya integritas tinggi yang selama ini melayani masyarakat dan negara dengan baik. Kita bisa lihat para prajurit TNI dan Polri di beberapa pelosok negri ini seperti di perbatasan dan semisalnya yang gagah perkasa mempertaruhkan jiwa raga mereka demi negara dimana tunjangan dan gaji mereka terkadang juga masih memprihatinkan terutama jika dibandingkan rekan-rekan sejawatnya yang bertugas di pusat-pusat pemerintahan. Para prajurit TNI dan Polri tersebut, sebagaimana masyarakat, tentu juga sangat geram kepada rekan-rekan mereka yang main kotor dalam balutan seragam TNI dan Polri demi memperkaya diri dan berimbas pada tercorengnya nama baik Institusi secara keseluruhan. Wallahu A'lam