Indonesia Negeri Milik Bersama

Indonesia Negeri Milik Bersama 

Oleh : Muhammad Syafii Kudo*


Perahu negeriku perahu bangsaku

Jangan retak dindingmu

Semangat rakyatku derap kaki tekadmu

Jangan terantuk batu

Tanah pertiwi anugerah Ilahi

Jangan ambil sendiri

Tanah pertiwi anugerah Ilahi

Jangan makan sendiri

Aku heran aku heran

Satu kenyang seribu kelaparan

Aku heran aku heran

Keserakahan diagungkan

Pernahkah anda mendengar lirik lagu di atas ? Bagi generasi Alpha dan generasi Z mungkin lagu tersebut nampak asing. Namun bagi generasi 90 an (generasi Y /millenial) apalagi bagi para aktivis yang akrab dengan pergulatan dinamika politik dan sosial di zaman itu, tentu lirik lagu di atas sangat lah akrab terdengar di telinga. Ya, Perahu Retak, itulah judul lagu tersebut yang liriknya ditulis oleh budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun) dan dimusikalisasi oleh penyanyi berdarah Ambon kelahiran Surabaya, Franky Sahilatua pada tahun 1995. Lagu Perahu Retak yang oleh para pengamat disebut sebagai “titik didih 1990 an” adalah sebuah sarkasme yang menggambarkan keadaan Indonesia menjelang kejatuhan rezim Orde Baru. Dimana pada saat itu ketimpangan sosial terutama Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) kian merajalela terutama di lingkaran penguasa Orde Baru  dan kroninya.

Perahu Retak adalah sebuah metafora tentang bagaimana sebuah negara besar bernama Indonesia yang digambarkan bagaikan bahtera besar pengangkut jutaan penumpang (rakyat) dari ribuan suku bangsa Nusantara yang awalnya kokoh namun mulai mengalami keretakan di beberapa sisi dindingnya. Dan seperti yang tertera dalam liriknya, hal itu terjadi akibat ulah segelintir manusia-manusia culas yang ingin “memakan sendiri” kekayaan negeri ini di atas jerit kelaparan jutaan rakyat lainnya.

Pesan dalam lagu Perahu Retak sengaja penulis angkat kembali dalam tulisan ini kala memotret keadaan Indonesia saat ini. Dimana kondisi ketimpangan sosial dan kesewenang-wenangan yang dirasakan oleh rakyat di periode akhir sebelum kejatuhan rezim Orde Baru juga sedang dirasakan rakyat Indonesia saat ini. Seperti  diketahui, pasca keberhasilan reformasi menumbangkan rezim Orde Baru yang dianggap sebagai rezim KKN terbesar oleh para pengkritiknya, nyatanya keadaan Indonesia setelah itu juga masih tidak bisa lepas dari lingkaran setan korupsi. Bahkan dapat dikatakan kian parah dan lebih merata. 

Menko Polhukam Mahfud MD dalam Channel YouTube Narasi Newsroom, Kamis (10/6/21) mengatakan di era sekarang, korupsi terjadi sudah lebih luas dibanding zaman orde baru. "Mengapa demikian? Sebab di zaman pak Harto, KKN banyak luar biasa. Tapi ingat nggak dulu? Enggak ada korupsi yang dilakukan DPR? Hakim? Nggak berani, Gubernur? Pemda? Bupati? Enggak berani, korupsinya adalah korupsi terkoordinir," ujarnya. Sekarang tambah dia, lihat ke DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gubernur, kepala daerah, hingga DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri.

Bahkan boleh dikatakan bahwa keadaan Indonesia sekarang jika dilihat dari beberapa sisi mungkin lebih parah jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru. 

Jika di masa Orde Baru yang berkuasa hanya dinasti Cendana dan kroninya, kini hampir di setiap daerah di Republik ini mulai menggejala fenomena dinasti politik yang diwariskan untuk tetap menguasai daerah tersebut. Dan ini kian merata sampai di  pemerintahan pusat. Terbukti dengan suksesnya dinasti politik keluarga Solo  menduduki kursi-kursi penting di Republik ini mulai dari Presiden, Walikota, Wakil Presiden terpilih, dan ketua umum sebuah partai yang ujug-ujug dikasih secara cuma-cuma. Dan suksesi politik dinasti inilah akhirnya yang membuat geger rakyat. Apalagi setelah keputusan MK dianulir secara sepihak dan mufakat oleh mayoritas anggota DPR dalam tempo yang sesingkat-singkatnya yang kemudian dianggap oleh rakyat sebagai jalan mulus melanggengkan langkah politik putra mahkota “Raja Jawa Baru” sembari  di saat yang sama menjegal peluang pihak lain yang selama ini memilih jalur oposisi.  Dari sinilah kemudian tagar Peringatan Darurat berlatar belakang lambang Garuda Pancasila berwarna biru menjadi trending topik di berbagai kanal media sosial tanah air. 

Ironisnya, ketika jutaan rakyat mengutuk pemufakatan jahat para elit politik di gedung DPR yang secara gamblang membegal keputusan MK dengan berbagai demo besar (pada 22 Agustus 2024) baik di kantor DPR pusat hingga sampai di daerah-daerah, putra mahkota Presiden dan istrinya malah pamer (Flexing) dolan ke negeri Paman Sam dengan pesawat jet pribadi sembari membagi foto stroller seharga 30 juta dan sepotong roti seharga 400 ribu di akun media sosialnya. Tentu tindakan tersebut dicap sebagai perbuatan nir-empati yang mencederai perasaan rakyat Indonesia. Sebab di saat yang sama masih banyak rakyat Indonesia yang harus berjuang mati-matian hanya demi  menyambung nafas hidupnya. 

Dan di saat yang sama pula banyak generasi muda yang harus berjuang keras hanya demi bisa menduduki posisi impian mereka di berbagai jenis pekerjaan baik di pabrik, perusahaan maupun kantor institusi, dengan resiko penolakan, penjegalan, dan pengacuhan karena tidak kenal orang dalam. Mereka berjuang bukan mengharapkan pemberian dari bapak-bapak mereka seperti yang didapatkan oleh beberapa anak penguasa di negeri ini.

Karena ketidak-pekaan anak dan menantu Presiden itulah akhirnya Istilah Tone Deaf menggema di jagad Maya. Tone Deaf yang bermakna buta nada itu kini melebar bukan hanya di bidang musik namun juga ke ranah sosial dan politik. Selain dalam konteks harfiah, kamus Cambridge mendeskripsikan tone deaf sebagai seseorang yang tidak memahami bagaimana perasaan orang lainnya tentang sesuatu, atau apa yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. 

Mengutip The Week, tone deaf memiliki makna metaforis terkait dengan perilaku sosial. Di Dalam istilah modern, tone deaf bermakna tidak berperasaan, ceroboh, bahkan kejam terhadap sesama makhluk hidup yang biasanya disematkan kepada golongan yang berada di lingkaran kekuasaan baik di pemerintahan, perusahaan dan lembaga sejenisnya. Walaupun digunakan sebagai istilah modern, konsep tone deaf ternyata sudah ada sejak abad ke-18 di Perancis. Melalui kutipan "let them eat cake (biarkan mereka makan kue)" yang dikaitkan dengan ratu Perancis selama Revolusi Perancis, Marie-Antoinette. 

Dilansir dari ensiklopedia Britannica, diceritakan bahwa kutipan tersebut adalah respons sang ratu ketika diberitahu bahwa rakyatnya yang kelaparan tidak memiliki roti. Karena kue lebih mahal daripada roti, anekdot ini telah dikutip sebagai contoh ketidakpedulian Marie-Antoinette terhadap kondisi dan kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Meskipun kalimat tersebut masih dipertanyakan apakah benar-benar diucapkan oleh sang ratu yang akhirnya dipenggal oleh pisau Guillotine tersebut. Dan ironisnya kelakuan Marie Antoinette itu mirip yang dilakukan oleh menantu sang presiden tersebut. Setidaknya demikian menurut pendapat mayoritas warganet negara 062.

Menutup tulisan ini, pesan keras dari lagu perahu retak di atas adalah menyentil para manusia serakah yang hendak “memakan” dan “mengambil” kekayaan tanah Pertiwi untuk golongan mereka sendiri pada masa syair tersebut ditulis. Dan pesan lagu tersebut nyatanya benar-benar melintasi zaman. Karena di zaman ini pun upaya “memakan” dan “mengambil” Tanah Pertiwi yang dilakukan oleh para dinasti politik, keluarga penguasa, dan para investor kian parah terjadi. Dan mirisnya menyeret pula beberapa ormas keagamaan dalam lingkaran itu lewat obral izin bagi-bagi tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal konstitusi negeri ini telah jelas menyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bukan dikelola penguasa untuk memakmurkan keluarga, kroninya dan golongan tertentu saja. 

Ingat Bung Karno pernah menjanjikan dalam pidato 1 Juni 1945 bahwa. “...tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka.” Dan dalam kaitan itu Bung Hatta memberi definisi “kemakmuran rakyat” ialah apabila rakyat terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. Lantas meleset kah “ramalan” Presiden Pertama tersebut demi melihat keadaan rakyat Indonesia yang kini masih banyak berada di kubangan kemiskinan (pemiskinan?). Atau kah jika Bung Karno benar, apa artinya Indonesia yang belum (benar-benar) merdeka? Lalu pertanyaannya, mengapa kemiskinan terstruktur masih tetap waris-mewaris dalam kehidupan rakyat Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah karena kekayaan Indonesia yang melimpah itu dimakan sendiri oleh mereka yang punya kuasa politik dan ekonomi. Seperti pesan Syair Perahu Retak di atas kepada para penguasa, harusnya “Tanah Pertiwi Anugerah Ilahi ini jangan (kau) makan sendiri” sebab negeri ini negeri milik rakyat bersama bukan negara milik penguasa dan keluarganya. Wallahu A'lam Bis Showab.

Dimuat Di: 

https://sabili.id/indonesia-negeri-milik-bersama/








BACA JUGA

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama